Efektivitas Pengawasan Anggaran

Narasumber: Yoyok Riyo Sudibyo (Bupati Batang)

 

Pengawasan anggaran merupakan salah satu langkah utama dalam mewujudkan anggaran yang efisien. Dengan anggaran yang efisien, pemerintah dapat dikatakan sebagai good governance. Prinsip good governance, yaitu transparansi, responsif, partisipasi, dan akuntabilitas. Good governance juga berarti bahwa pemerintah mampu mengoptimalkan sumber daya yang telah dimiliki. Sumber daya yang ada pada pemerintahan, yaitu manusia, peraturan, dan sistem birokrasi.

Akan tetapi, good governance juga lahir karena adanya visi pemimpin yang mendukung pemerintahan bersih dan produktif. Visi pemimpin yang dimaksud adalah “birokrasi bersih, ekonomi bangkit”. Salah satu hasil dari pencapaian visi pemimpin tersebut berupa efisiensi dalam penyerapan dan pemerataan anggaran. Yoyok Riyo Sudibyo menegaskan “Saya akan mengumumkan setiap rupiah anggaran pemerintah daerah. Anggaran adalah uang rakyat. Rakyat harus tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah dengan uang rakyat”. Hal tersebut beliau sampaikan karena beliau merasa pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan secara efektif.

Efektivitas dapat diwujudkan dengan langkah strategis dalam pengadaan barang dan jasa. Kebijakan strategis pengadaan barang jasa dapat dikatakan efektif apabila memiliki prinsip, yaitu pengadaan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, dibutuhkan komitmen yang kuat untuk mencapai efektivitas pengawasan anggaran. Penegasan komitmen perlu dilakukan bersama pihak-pihak yang terkait dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Penegasan komitmen dapat diwujudkan dengan pernyataan komitmen kepala daerah, pakta integritas KA SKPD, Pakta Integritas ULP, Surat pernyataan iktikad baik penyedia barang/jasa, dan surat kepada kepada pemenang lelang.

Kemudian, Penguatan dan percepatan sistem juga harus dilakukan. Penguatan sistem diperlukan agar sistem dalam pengawasan anggaran memiliki landasan dan fungsi yang kokoh. Sedangkan percepatan sistem diperlukan agar pelaksanaan pengawasan anggaran tidak terhambat oleh lamanya birokrasi yang ada. Penguatan dan percepatan sistem dapat diterapkan dengan adanya surat edaran kepala daerah terkait percepatan pengadaan pekerjaan konstruksi, LPSE bersertifikat ISO 27001, sistem informasi monitoring pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan.

Pada akhirnya, pengawasan merupakan langkah pokok akhir yang harus dilaksanakan agar langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan dapat berjalan secara optimal. Bentuk pengawasan dapat berupa pendampingan dalam pelaksanaan proyek oleh TP4 kejaksaan negeri, MoU dengan para stakeholder, ataupun mengikutsertakan masyarakat dalam mengawasi pemeritah.

Menurut Yoyok Riyo Sudibyo dapat disimpulkan bahwa tindakan nyata dalam mendorong efektivitas pengawasan anggaran dapat dilakukan melalui: membangun nilai & budaya kerja aparatur, pencanangan zona integritas wilayah bersih bebas korupsi, pembentukan UPKP2, komunikasi langsung masyarakat (BBMan), komitmen bupati dan kepala SKPD, peningkatan peran LPSE & PPID, pakta integritas dan itikad baik rekanan uji lab pekerjaan konstruksi dan kerjasama dengan tim TP4 kejaksaan menyelenggarakan festival anggaran, membangun sistem ePlanning & eBudgeting, dan surat edaran tentang efisiensi & kesederhanaan hidup.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Yoyok Riyo Sudibyo bahwa pengawasan terhadap anggaran dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah dan rakyat harus bekerja sama agar good governance dapat terwujud.

– Lufta Erwin Winata